Krisis Kenaikan BBM, dan Kritik Mahasiswa/Rakyat

Sejak tanggal 3 September 2022 Pemerintah Indonesia memutuskan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Dilansir dari sumber berikut ini:

Penyebab terjadinya kenaikan harga minyak dunia yaitu

  • Pernyataan OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menambah 648.000 barel per hari untuk Juli dan Agustus, hingga mencapai 50 persen lebih banyak dari kenaikan dalam beberapa bulan terakhir
  • Perang Rusia-Ukraina. dengan adanya perang diantara 2 negara ini menyebabkan meningkat jumlah produksi dan menambah jumlah inflasi.
  • Ketegangan Situasi Negara Produsen Minyak Sebesar 62% persediaan minyak Dunia ada di Timur Tengah. jika ketegangan meningkat yang terjadi adalah dampak pasar kuatir suplai berkurang, inilah yang menyebabkan harga minyak naik.
  • Dampak Kebijakan Dekarbonisasi Kebijakan Amerika Serikat yang mengintegrasikannya ke dalam negeri. Selain itu diterapkan dekarbonisasi yang mana membuat pergsntisn bahan bakar fosil itu membuat biaya produksi menjadi naik.
  • Permintaan Minyak GlobalSebagai komoditas yang paling berpengaruh terhadap pendapatan ekspor suatu negara mengikuti Permintaan minyak yang besar dibarengi dengan tingginya penjualan kendaraan yang menggunakan bahan bakar.

Dampaknya di Indonesia yaitu harga bahan bakar minyak ikut naik. Tulisan ini hanya sekedar narasi mungkin tak akan basi. Bahan bakar minyak (BBM), merupakan kebutuhan sekunder pelengkap setelah kebutuhan primer. Namun saat sekarang telah terjadi penyimpangan tidak menutup kemungkinan ini adalah strategi presiden RI sering kita sapa dengan pak Jokowi Ia melibatkan Negara untuk berhutang demi memperbaiki Negara dan memenuhi kebutuhan masyrakat. Sehingga itu menyebabkan hutang Negara begitu banyak. Tujuan strategi apa? akan saya jelaskan dalam tulisan ini !

Begitu banyaknya problematika yang terjadi pada bidang ekonomi, baik dari dana pembentukan Wilayah ibu Kota Provinsi dikalimantan timur. Memerlukan biaya begituh besar kurang lebih 466 triliun, bahkan jokowi menyampaikan pendanaan BMN yang bersal dari APBN adalah sekitar 19%. Namun dengan adanya covid 19 memasuki wilayah perbatasan sampai menyebar dan membuat manusia sebagian bergentayangan (kehilangan nyawa), Pemerintahan negara ikut terjadinya degradasi. Baik dibidang ekonomi, pendidikan, lebih-lebihnya dalam bidang kesehatan Membuat Pemerintah bingung untuk menghadapi HUKUM ALAM. Dalam pembangunan Ibukota melibatkan investor asing seperti UEA (Uni Emirat Arab) dan china, Mengapa Bangsa Indonesia harus melibatkan investor asing ?

Dalam pembangunan ibu kota Negara secara garis besar namanya saja, IKN (Ibu Kota Negara). Artinya, jangan sampai adanya intervensi dari Negara asing, karena ini menyangkut images dari Bangsa Indonesia. Apabila bangsa asing melakukan intervensi, berarti pemerintahan yang mengizinkan hal tersebut menjual harga diri identitas bangsa. Jangan-jangan, ada kepentingan politik dibalik investasi karna, wilayah kalimantan merupakan daerah kaya akan hasil alam. Tidak menutup kemungkinan, dari peristiwa uraian diatas, inilah penyebab banyaknya hutang negara. Sehingga itu, hutang Negara Indonesia kini mencapai Rp 7.000 Triliun 5 april 2022. Tidak menutup kemungkinan inilah strategi yang dimainkan pemerintah.

Agar bisa melunasi hutang Negara, meskipun tak secara keseluruahan dengan cara menaikan harga bahan bakar minyak, untuk mengurangi hutang Negara. Kini jeritan para rakyat minoritas, kembali terdengar di telinga Masyarakat Ilmiah atau Mahasiswa. Wahai pimpinanku mengertilah akan keadaan untuk apa membangun IKN jikalau dana itu masi dibutuhkan Masyarakat.  Mana lagi dengan kasus-kasus korupsi uang Negara, usailah sudah sistem Pemerintahan yang boborok. Mengakibatkan para Nelayan, dengan perahu sederhana, menggunakan mesin (katin-ting) mengeluh karna mahalnya bahan bakar.  Wajar mereka mengeluh, karna pendapatan mereka tidak menetap. Begitu juga dengan para Petani Moderen, menggunakan traktor untuk membajak sawah, banyaknya pembiayaan bahan bakar. menyebabkan mereka kehilangan pendapatan, yg semestinya begitu juga dengan penyediaan Barang dan Jasa angkutan lainnya. Yah, sah-sah saja dengan naiknya BBM, asalkan nilai mata uang rupiah dinaikan. Demi menjaga stabilisasi kebutuhan primer, sekunder serta tersier.

Duduk ter jajah atau mati syahid untuk melawan sebab, diam adalah bukti penghianatan. Wahai para birokrasi yang kami hormati sebab tanpa kalian Negri ini akan hilang marwah ke-indonesiaan, legislatif perbaiki lah tombol abjadmu, eksekutif harus lebih berhati-hati untuk memencet tombol backspace sehingga itu tombol ctrl bisa berfungsi secara ter-arah.

Mining demi mining kalian terapkan memperkenalkan sistem pemerintahan sangat cantik untuk dikaji para mahasiswa aktivis jangan harap kami akan tunduk dan diam sebab pada siapa lagi kata mahasiswa akan kami abdikan kalau bukan pada Negri dan rakyat indonesia.  Kami tidak mau gagal dengan status sebagai agen of control untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan., kami harus menggoreskan prasasti dan menciptakan momentum.

Agar makhluk peradaban bisa mencapai perubahan sebagaimana, janji kami sebelum lahir menjadi mahasiswa. yang bersumpah bertanah air satu tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu bangsa yang gandrum akan nilai-nilai keadlian, berbahsa satu bahasa tanpa kebohongan.  Saya rasa apa yang saya sampaikan tidak melanggar kode etik manapun, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ” “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Hidup Mahasiswa… Hidup. Hidup Rakyat Indonesia… Hidup.

Solusinya adalah pemerintah harus membatasi jam berkendara serta, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Permohonan maaf buat kawan-kawanku seperjuangan para Mahasiswa yang sering menyuarakan aspirasi rakyat. itu semua adalah kebaikan namun dengan melihat keadaan ini bagaimana jiakalau, Pemerintah dan mahasiswa bermitra karena apa yang Pemerintah tau diketahui Mahasiswa. Ayo sama-sama bersatu untuk membangun indonesia Adidaya karna Ruh pergerakan adalah persatuan.

Penulis: Moh. Hikmal A.I_SEPII02